Standar Pelayanan

Persyaratan:
  1. 1. LKS/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial
  2. 2. Diperuntukkan bagi Kendaraan Layanan Sosial yang digunakan secara gratis dan tidak dikomersilkan
  3. 3. Photocopy Identitas Kependudukan
  4. 4. Bukti Kepemilikan Kendaraan

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon mengajukan Permohonan ke Dinas Sosial Kota Magelang
  2. 2. Ka Dinsos memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Rehabdayasos untuk menugaskan Penyuluh Sosial untuk memberikan Pelayanan Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan Layanan Sosial
  3. 3. Penyuluh sosial melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon
  4. 4. Melakukan pelayanan yang diajukan pemohon
  5. 5. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan Layanan Sosial

Jangka waktu pelayanan:
3 (tiga) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Layanan Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan Layanan Sosial
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Diterbitkannya Surat Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan Layanan Sosial
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. LKS yang berbadan hukum di Kota Magelang
  2. 2. Surat Permohonan
  3. 3. Formulir
  4. 4. Profil LKS
  5. 5. Surat Keterangan Domisili
  6. 6. Akta Notaris
  7. 7. NPWP
  8. 8. Fotokopi KTP Pengurus LKS

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon mengajukan Permohonan ke Dinas Sosial Kota Magelang
  2. 2. Ka Dinsos memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Resos dan Dayasos untuk menugaskan Penyuluh Sosial untuk memberikan Pelayanan Pendaftaran dan Pembuatan Surat Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
  3. 3. Melakukan pelayanan pendaftaran dan pembuatan surat ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diajukan pemohon.
  4. 4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Bidang.

Jangka waktu pelayanan:
3 (tiga) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan permohonan Layanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Diterbitkannya Surat Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Lanjut Usia Terlantar yang terdaftar dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  2. 2. Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Dinas Sosial menetapakan sasaran penerima manfaat layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial berdasarkan data PMKS
  2. 2. Dinas Sosial memberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial
  3. 3. Pendamping Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melaksanakan pendampingan sosial dengan menerapkan tahapan rehabilitasi sosial

Jangka waktu pelayanan:
Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan sepanjang tahun anggaran
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Warga Kota Magelang yang menggunakan kursi roda
  2. 2. Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
  2. 2. Pemohon menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
  3. 3. Pelayanan online dengan menghubungi petugas layanan
  4. 4. Petugas layanan perbaikan kursi roda memberikan layanan jemput bola bagi pemohon yang mengalami hambatan akses ke Dinas Sosial
  5. 5. Petugas layanan perbaikan kursi roda memberikan layanan kunjungan rumah di kediaman pemohon

Jangka waktu pelayanan:
1 (satu) hari setelah pemohon mengajukan permohonan layanan perbaikan kursi roda Catatan : Batas waktu penyelesaian tersebut dikecualikan apabila ada penggantian sparepart dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian perbaikan kursi roda. Dalam 1 (satu) hari petugas layanan perbaikan kursi roda menyelesaikan 1 layanan dari pemohon
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Perbaikan Kursi Roda
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Orang terlantar dan Tuna Sosial di Kota Magelang yang dilaporkan ke Dinas Sosial
  2. 2. Orang Terlantar dan Tuna Sosial yang ditemukan oleh Dinas Sosial melalui Razia Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Orang Terlantar dan Tuna Sosial yang dilaporan ke Dinas Sosial dan/atau ditemukan melalui Razia PGOT
  2. 2. Dinas Sosial melaksanakan penjangkauan dan asesmen awal
  3. 3. Dinas Sosial mengidentifikasi administrasi kependudukan yang dimiliki
  4. 4. Bagi orang terlantar yang kehabisan bekal dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepolisian diberikan layanan perjalanan ke tujuan asal/tujuan melalui transportasi kendaraan umum bekerjasama dengan UPT Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
  5. 5. Bagi tuna sosial diberikan layanan asesmen, penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga melalui rumah singgah
  6. 6. Bagi tuna sosial tanpa identitas yang sakit non kejiwaan diberikan layanan medis melalui RSUD Tidar Kota Magelang
  7. 7. Bagi tuna sosial tanpa identitas yang mengalami gangguan kejiwaan diberikan layanan medis melalui RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang
Catatan: Layanan medis bagi tuna sosial non identitas sesuai kebutuhan
Jangka waktu pelayanan:
1 (satu) hari setelah ada laporan masuk diperuntukan layanan bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk Kembali ke daerah asal/tujuan Catatan : Batas waktu layanan di rumah singgah bagi tuna sosial maksimal 7 (tujuh) hari dikecualikan apabila ada kondisi darurat yang berhubungan dengan kondisi penerima manfaat
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Orang Terlantar dan Tuna Sosial
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Warga Kota Magelang yang membutuhkan layanan Mobil Jenazah

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
  2. 2. Pemohon menyerahkan fotokopi KTP sebagai penanggung jawab
  3. 3. Pelayanan online dengan menghubungi Call Centre Dinas Sosial
  4. 4. Kepala Bidang Rehabdayasos menugaskan Petugas Layanan Mobil jenazah
  5. 5. Petugas layanan Mobil Jenazah memberikan layanan dari rumah duka menuju tempat pemakaman sebatas wilayah Kota Magelang
  6. 6. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Bidang

Jangka waktu pelayanan:
Kondisional
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Mobil Jenazah
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Penduduk Kota Magelang

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
  2. 2. Pemohon menyerahkan fotokopi KTP sebagai penanggung jawab
  3. 3. Pemohon melakukan permohonan pelayanan secara online dengan menghubungi Dinas Sosial
  4. 4. Pemangku / Penanggungjawab Pelaksanaan Adopsi Anak memberitahukan Pelaksanaan serangkaian Kegiatan Adopsi Anak
  5. 5. Ka Dinsos memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menugaskan petugas khusus untuk memberikan Pelayanan Adopsi Anak
  6. 6. Melakukan pelayanan Adopsi Anak kepada setiap pemohon
  7. 7. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Bidang

Jangka waktu pelayanan:
Kondisional
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Adopsi/Pengangkatan Anak
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Penduduk Kota Magelang
  2. 2. Lokasi kejadian di Kota Magelang

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemangku / Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Anak Bermasalah memberitahukan Pelaksanaan serangkaian Kegiatan Anak Bermasalah Hukum
  2. 2. Ka Dinsos memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menugaskan petugas khusus untuk memberikan Pelayanan Anak Bermasalah Hukum
  3. 3. Melakukan pelayanan Anak Bermasalah Hukum kepada setiap pemohon
  4. 4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Bidang.

Jangka waktu pelayanan:
Kondisional
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Laporan Sosial dan Pendampingan kepada ABH
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Penduduk Kota Magelang dibuktikan dengan membawa Identitas Kependudukan (KTP/KK) dan atau Keluarga Penerima Manfaat

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon menunjukkan identidas diri (KTP/KK)
  2. 2. Pemohon melakukan permohonan pelayanan secara offline dan online dengan menghubungi Dinas Sosial
  3. 3. Petugas Pelayanan Puskesos membuka Aplikasi SIKS-NG untuk pengecekan DTSEN dan Bantuan Sosial
  4. 4. Petugas Pelayanan Puskesos memberikan keterangan sesuai dengan hasil pencarian dalam Aplikasi SIKS-NG
  5. 5. Petugas Pelayanan Puskesos mencetakkan Surat Keterangan DTSEN bagi permohonan Surat Keterangan DTSEN
  6. 6. Petugas Pelayanan Puskesos membuatkan Surat Pengantar ke Penyalur Bantuan untuk permohonan Pencetakan Kartu ATM Bantuan akibat hilang, rusak dan PIN terblokir.
  7. 7. Apabila terindikasi belum atau sudah tidak mendapatkan bantuan lagi. Selama KPM Layak dan memenuhi Desil Bansos, KPM disarankan dapat mengusulkan ulang ke Kelurahan dengan membawa Surat Pengantar yang ditandatangani Ketua RT dan RW kemudian disahkan dalam Musyawarah Kelurahan
  8. 8. Kelurahan dapat mengirimkan data usulan baru setiap bulan sebelum tanggal 10

Jangka waktu pelayanan:
1 (satu) hari kerja
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
  1. 1. Surat Keterangan DTSEN
  2. 2. Surat Pengantar Pencetakan KKS Baru

Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Lokasi kejadian di Kota Magelang

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemangku / Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Anak Bermasalah memberitahukan Pelaksanaan Penanganan Korban Bencana
  2. 2. Ka Dinsos memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menugaskan Pekerja Sosial dan Petugas Pengelola Logistik untuk memberikan pelayanan penanganan korban bencana.
  3. 3. Melakukan assesment dilokasi kejadian bencana
  4. 4. Melakukan pelayanan pengangan korban bencana dan penyaluran logistik
  5. 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Linjamsos

Jangka waktu pelayanan:
Kondisional
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
  1. 1. Asessment kejadian bencana
  2. 2. Pemberian bantuan logistik kebutuhan dasar korban bencana

Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial
    1. Persyaratan Administrasi:
    2. a. Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
    3. b. Fotocopy KTP dan KK Pemohon
    4. c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon
    5. d. Fotocopy KTP dan KK pemohon dikecualikan apabila ada pernyataan kehilangan identitas dalam surat keterangan dari Polri
    6. e. Surat Keterangan DTSEN untuk layanan tertentu
    7. Persyaratan Penerima:
    8. a. Orang telantar yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan asalnya
    9. b. Biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah orang terlantar
    10. c. Santunan kecelakan petugas daerah yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas
    11. d. Santunan korban kejadian bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial
    12. e. Santunan Penyandang Disabilitas berat, Lansia dan/atau penyandang sakit kronis/ menahun yang belum masuk dalam program jaminan sosial pemerintah yang bersifat tetap
    13. f. Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu gerak akibat kecelakaan, faktor usia, dan rusaknya alat bantu dalam keadaan kedaruratan
    14. g. Santunan anak te lantar atau anak balita telantar di lembaga kesejahteraan sosial yang belum mendapatkan bantuan sosial
    15. h. Biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar Daerah atau luar negeri
    16. i. Pemberian bantuan permakanan bagi orang atau keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan permakanan
    17. j. Pemberian bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak balita dan anak -anak yang mengalami gizi buruk dari keluarga tidak mampu yang tidak terfasilitasi program pemerintah
  2. 2. Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan
    1. Persyaratan Administrasi:
    2. a. Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
    3. b. Fotocopy KTP dan KK pemohon dan yang dimohonkan
    4. c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon
    5. d. Surat Pernyataan Kesulitan pembayaran biaya sekolah yang diketahui pihak sekolah dengan melampirkan bukti tagihan dari sekolah
    6. e. Surat Keterangan Terdaftar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Desil 1-5
    7. f. Surat Keterangan prestasi akademik/ non akademik dari Perguruan Tinggi
    8. g. Fotocopy rekening sekolah
    9. h. Melampirkan foto pemohon dan siswa yang bersangkutan
    10. i. Melampirkan fotocopy KTP orang tua dan KIA/KTP siswa yang bersangkutan
    11. Persyaratan Penerima:
    12. a. Anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan
    13. b. Anak usia sekolah yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan yang be ra kibat pena hanan ijazah
    14. c. Anak dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi
    15. d. Anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi
    16. e. Anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau nonformal
    17. f. Anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang putus sekolah dan ingin melanjutkan ke pendidikan non formal
  3. 3. Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
    1. Persyaratan Administrasi:
    2. a. Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
    3. b. Fotocopy KTP dan KK Pemohon
    4. c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon
    5. d. Bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari fasilitas pelayanan kesehatan
    6. e. Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi umum secara mandiri maka dapat diwakilkan
    7. f. Surat Keterangan DTSEN untuk layanan tertentu
    8. Persyaratan Penerima:
    9. a. Penduduk Daerah miskin dan /atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan Kesehatan; dan/atau adanya pelayanan Kesehatan yang tidak dapat difasilitasi dengan jaminan Kesehatan
    10. b. Psikotik yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan pada fasilitas pelayanan kesehatan
    11. c. Korban tindak kekerasan yang membutuhkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan
    12. d. Komplikasi aki bat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan
    13. e. Kecelakaan kerja pekerja paruh waktu yang di pekerjakan oleh Pemerintah Daerah
    14. f. Orang telantar dengan kondisi sakit yang membutuhkan ti ndakan pada fasilitas pelayanan kesehatan
    15. g. Korban keracunan masal yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan
    16. h. Korban bencana alam dan non alam yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan
    17. i. Pemeriksaan kesehatan khu sus bagi bayi telantar, anak telantar, anak jalanan / punk, gelandangan, pengemis
    18. j. Psikotik yang akan dirujuk ke panti dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial setelah melengkapi form persyaratan
  2. 2. Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan dan Desil pada DTSEN bagi jenis layanan yang mempersyaratkan DTSEN
  3. 3. Koordinator menerima berkas permohonan yang sudah lengkap untuk menugaskan petugas lapangan melakukan assesment
  4. 4. Petugas lapangan melakukan assesment, dokumentasi, dan mencari informasi terkait pemohon
  5. 5. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil assesment petugas lapangan dan melakukan verifikasi lapangan apabila dibutuhkan informasi yang lebih lengkap
  6. 6. Verifikator membuat Surat Rekomendasi untuk diajukan ke Kepala Dinas atas verifikasi dan validasi Koordinator
  7. 7. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan
  8. 8. Bendahara menerima berkas permohonan JPS untuk melakukan pembayaran atas permohonan yang disetujui
  9. 9. Pemohon menerima hasil pengajuan

Jangka waktu pelayanan:
15 (lima belas) hari kerja
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
    Layanan Jaring Pengaman Sosial

Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Indentitas Kependudukan

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Layanan Online dan Offline Dinas Sosial
  2. 2. Pemohon menyerahkan fotokopi KTP sebagai penanggung jawab
  3. 3. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang mendisposisi Surat Permohonan ke Bidang Resos dan Dayasos
  4. 4. Bidang Resos dan Dayasos mengkonfirmasi Petugas Taman Makan Pahlawan (TMP) untuk melayani tamu kunjungan ziarah

Jangka waktu pelayanan:
1 (satu hari)
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Ziarah Taman Makam Pahlawan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan
Persyaratan:
  1. 1. Tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan
  2. 2. Mahasiswa baru yang berasal dari peserta didik lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi; atau
  3. 3. Mahasiswa aktif pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) berdasarkan ketentuan lama waktu studi yang ditetapkan
  4. 4. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain.
  5. 5. Telah benar benar diterima menjadi Mahasiswa
  6. 6. Penerima manfaat Program Harapan Magelang harus tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 6 (enam) bulan berdomisili dalam wilayah administrasi Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW.
  7. 7. Mahasiswa baru dibuktikan dengan surat keterangan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru atau yang sejenis.
  8. 8. Mahasiswa aktif dengan ketentuan: dibuktikan dengan surat keterangan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif atau yang sejenis; dan memiliki prestasi akademik minimal untuk kelulusan pada Perguruan Tinggi terkait.

Sistem, mekanisme dan prosedur:
  1. 1. Mahasiswa menyampaikan permohonan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial secara tertulis dengan melampirkan:
    1. a. identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    2. b. Surat Keterangan Terdaftar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
    3. c. Surat keterangan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru atau yang sejenis bagi Mahasiswa baru;
    4. d. Surat keterangan masih tercatat sebagai Mahasiswa aktif atau yang sejenis bagi Mahasiswa aktif;
    5. e. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain; dan
    6. f. Salinan transkrip nilai yang dilegalisir .
  2. 2. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan seleksi dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap permohonan beserta dokumen persyaratan berdasarkan skala prioritas sasaran.
  3. 3. Dalam hal permohonan ditolak, Dinas Sosial menyampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
  4. 4. Berdasarkan hasil dan seleksi Dinas Sosial mengusulkan daftar penerima manfaat Program Harapan Magelang kepada Wali Kota.
  5. 5. Wali Kota menetapkan daftar penerima manfaat Program Harapan Magelang
  6. 6. Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan setiap semester.
  7. 7. Penyaluran dilakukan dengan proses pencairan bantuan biaya pendidikan melalui transfer langsung dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke rekening Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
  8. 8. Dalam hal penerima manfaat Program Harapan Magelang melaksanakan cuti akademik, bantuan biaya pendidikan tidak dapat disalurkan selama masa pengambilan cuti.
  9. 9. Pemberian bantuan biaya pendidikan dalam Program Harapan Magelang dapat dihentikan jika penerima manfaat:
    1. a. meninggal dunia;
    2. b. melaksanakan cuti akademik;
    3. c. melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;
    4. d. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
    5. e. tidak terdaftar lagi dalam DTSEN dengan tingkat kesejahteraan desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima);
    6. f. menerima beasiswa/bantuan sejenis dari pihak lain;

    Dalam hal dalam penerima manfaat Program Harapan Magelang meninggal pada saat proses pencairan, bantuan biaya pendidikan tetap disalurkan kepada Perguruan Tinggi terkait untuk semester berjalan.Penghentian pemberian Program Harapan Magelang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.


Jangka waktu pelayanan:
30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan SK Penerima manfaat program Harapan Magelang
Biaya/tarif:
Rp 0,- (tanpa biaya)
Produk pelayanan:
Layanan Bantuan Program Magelang Harapan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi:
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui : Permohonan Layanan
SK SPP dan SOP
Unduh Standar Pelayanan
SOP Layanan